Sumbardaily.com – Isu transisi energi di Indonesia kian mendesak di tengah ancaman kenaikan harga BBM akibat dinamika geopolitik global. Namun di saat kebutuhan percepatan semakin kuat, kebijakan pembatalan pensiun dini PLTU justru dinilai memperlambat langkah menuju energi bersih.
Di sisi lain, tuntutan keadilan dan transparansi dari masyarakat terdampak proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di berbagai daerah terus menguat.
Fenomena ini terlihat dari aspirasi masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara, dan Jawa Barat yang disuarakan melalui Lokakarya Transisi Energi Berkeadilan di masing-masing wilayah.
Mereka menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh hanya berorientasi pada target angka penurunan emisi, melainkan harus inklusif, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dorongan tersebut muncul di tengah fakta bahwa sektor energi masih menjadi salah satu penyumbang emisi global terbesar. Bahkan, batu bara diproyeksikan oleh Badan Energi Internasional tetap menjadi sumber listrik utama hingga 2030.
Indonesia sendiri telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution (NDC) serta target Net Zero Emission 2060, namun implementasi di lapangan dinilai belum berjalan optimal.
Warga Paham Dampak PLTU, Tapi Narasi Energi Bersih Dinilai Mahal
Di Sumatera Utara, hasil penelitian Yayasan Srikandi Lestari menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat di sekitar PLTU Pangkalan Susu telah memahami dampak negatif pembakaran batu bara terhadap lingkungan dan kesehatan.
