Sumbardaily.com, Bukittinggi – Wacana menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah istimewa kembali mengemuka dengan mengedepankan peran historis kota tersebut sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Status Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan nasional pada masa krisis kemerdekaan dinilai menjadi dasar utama penguatan usulan daerah istimewa, setara dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dukungan terhadap wacana tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah. Ia menilai, jejak sejarah Bukittinggi sebagai Ibu Kota PDRI menunjukkan posisi strategis kota itu dalam perjalanan Republik Indonesia, sehingga layak dikaji untuk memperoleh status khusus atau keistimewaan.
Mahyeldi menegaskan, pembahasan mengenai daerah istimewa Bukittinggi harus dilakukan secara mendalam dan berbasis aspirasi masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan niniak mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi prasyarat penting sebelum wacana tersebut dibawa ke tingkat yang lebih luas.
“Perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan di tingkat nasional,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan akademik untuk memperkuat argumentasi usulan tersebut. Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, menurut Mahyeldi, perlu menggelar seminar atau forum ilmiah dengan menghadirkan narasumber yang kompeten agar dasar historis dan konseptual penetapan daerah istimewa dapat disusun secara komprehensif.
