Sebagai solusi bagi warga yang rumahnya berada di kawasan rawan, Pemko Padang telah menyiapkan alternatif hunian berupa hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap). Pembangunan Huntap direncanakan di tiga lokasi strategis.
Dua kawasan, yakni Balai Gadang dan Simpang Haru, diproyeksikan mampu menampung sekitar 230 unit rumah. Sementara itu, di kawasan Pauh, Pemko Padang menyiapkan lahan seluas kurang lebih empat hektare yang diperkirakan dapat menampung hingga 500 unit rumah.
Fadly Amran meminta warga mendiskusikan pilihan tersebut bersama keluarga. Ia menegaskan bahwa apabila warga memilih hunian tetap yang dibangun pemerintah, maka rumah yang berada di zona merah tidak lagi diperbolehkan menjadi bangunan tempat tinggal.
“Kalau memang mau ambil Huntap yang akan kita bangunkan, rumah di sini tidak boleh lagi jadi bangunan. Untuk kebun silakan,” ujar Fadly Amran yang disambut anggukan warga.
Selain bantuan dari pemerintah daerah, Pemko Padang juga memastikan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat telah berjalan. Bantuan tersebut meliputi Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB sebesar Rp500.000 per bulan untuk biaya sewa rumah.
Bantuan sosial dari Kementerian Sosial juga akan disalurkan kepada warga terdampak, mencakup bantuan biaya hidup, uang dapur, serta kebutuhan pendidikan anak-anak yang dijadwalkan cair dalam waktu dekat.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran meminta lurah dan camat memastikan seluruh warga terdampak telah terdata dengan lengkap. Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala BPBD dan Dinas PUPR Kota Padang.
Untuk mendukung upaya mitigasi, kegiatan gotong royong di Pasar Lalang juga menurunkan alat berat yang difokuskan pada perbaikan alur Sungai Batang Kuranji. Langkah ini dilakukan agar kapasitas aliran sungai meningkat sehingga potensi luapan air dapat diminimalisir saat hujan deras kembali terjadi. (red)
