Sumbardaily.com, Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk mengambil peran aktif dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Kota Padang. Ajakan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur birokrasi, tidak hanya perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebencanaan.
Seruan itu disampaikan Fadly Amran saat memberikan sambutan dalam kegiatan Wirid Bulanan ASN Pemko Padang yang berlangsung di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat pagi (9/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi dan kepedulian bersama, termasuk dari kalangan ASN.
Menurut Fadly Amran, Pemko Padang bersama para pemangku kepentingan terkait akan menggelar kegiatan gotong royong untuk membersihkan drainase serta sisa lumpur akibat bencana. Ia berharap ASN dapat berperan sebagai penggerak di lapangan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak.
Ia menegaskan bahwa kontribusi ASN tidak terbatas pada tugas struktural semata. Seluruh pegawai, katanya, tetap memiliki peran dalam proses pemulihan, baik dari sisi infrastruktur maupun aspek sosial dan kemanusiaan.
“Meskipun Bapak dan Ibu tidak berada di perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebencanaan, tetapi mari semua tetap memiliki peran dalam proses pemulihan, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sosial dan kemanusiaan,” ujar Fadly Amran.
Selain kerja fisik, Fadly Amran juga mengajak ASN untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan menyisihkan sebagian rezeki guna membantu warga yang terdampak bencana. Ia menilai, hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan nyata untuk bangkit dari dampak bencana.
Fadly Amran secara khusus menyoroti kondisi dua pesantren di kawasan Batang Kabung yang terdampak banjir dan longsor. Ia mengimbau ASN Pemko Padang untuk menggalang bantuan demi membantu perbaikan fasilitas pesantren tersebut, sembari pemerintah daerah terus mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat.
