Sumbardaily.com, Padang - Banjir bandang yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 menyisakan dampak besar pada infrastruktur vital dan ribuan warga.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang kini memprioritaskan percepatan validasi data kerusakan sebagai dasar pemulihan, menyusul arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi percepatan pendataan pascabencana hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada Selasa (6/1/2026).
Rapat yang digelar secara dalam jaringan (daring) atau online ini diikuti Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Mendagri menekankan pentingnya keselarasan data antara pusat dan daerah agar program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) berlangsung efektif.
Pendataan yang cepat dan akurat, menurut dia, akan menjadi penopang utama dalam menyalurkan bantuan, memperbaiki fasilitas publik, dan menata kembali kawasan terdampak.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif berkoordinasi dengan BNPB serta kementerian teknis. Validasi di lapangan dinilai krusial agar setiap angka yang dilaporkan mencerminkan kondisi nyata.
