Sumbardaily.com, Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Penutupan fase darurat tersebut sekaligus menandai dimulainya masa transisi darurat pemulihan pascabencana yang akan berlangsung selama tujuh bulan, terhitung mulai 28 Desember 2025 hingga akhir Juli 2026. Kebijakan ini ditetapkan setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana serta kondisi terkini masyarakat terdampak.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa keputusan memasuki fase transisi darurat pemulihan diambil melalui diskusi panjang bersama seluruh pemangku kepentingan daerah. Rapat evaluasi sekaligus penutupan masa tanggap darurat tersebut digelar pada Sabtu malam (27/12/2025) di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan penanganan pascabencana untuk tujuh bulan ke depan. Masa transisi ini difokuskan pada pemulihan kondisi sosial masyarakat, percepatan pembangunan hunian, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan penanganan bencana berjalan berkelanjutan.
Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah bersama seluruh unsur yang terlibat telah berupaya maksimal melayani masyarakat terdampak. Penanganan dilakukan sejak masa tanggap darurat pertama, dilanjutkan dengan fase kedua, hingga perpanjangan ketiga. Seluruh proses tersebut melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, hingga para donatur.
Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penanganan bencana. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penanganan masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal koordinasi di lapangan. Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan kepada masyarakat yang tertimpa musibah.
Dalam kesempatan itu, Eka Putra juga memaparkan perkembangan penyediaan hunian sementara (huntara). Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan pembangunan sebanyak 555 unit huntara. Namun, setelah melalui proses verifikasi, hanya 129 unit yang dinyatakan memenuhi syarat. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan lahan yang disiapkan oleh nagari-nagari terdampak bencana.
Hingga saat ini, progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 40 persen. Pekerjaan telah dimulai di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Batipuh Selatan. Pemerintah daerah memastikan pembangunan huntara tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam masa transisi darurat pemulihan.
