Sumbardaily.com, Padang Pariaman – Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital pascabencana kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dalam rapat resmi bersama Komisi V DPR RI, Pemprov Sumbar menyampaikan permintaan dukungan untuk menangani kerusakan sarana publik yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu terakhir.
Kerusakan signifikan pada jalan, jembatan, saluran irigasi, fasilitas air bersih, hingga bendungan dikhawatirkan memberi tekanan besar pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, skala kerusakan yang ditimbulkan bencana sangat luas dan membutuhkan penanganan cepat.
Berdasarkan pendataan sementara, bencana yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar mengakibatkan 73 prasarana air bersih rusak, 23 saluran irigasi terdampak, 154 ruas jalan mengalami kerusakan, 124 jembatan terdampak, serta 18 bendungan mengalami gangguan fungsi.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah tidak cukup untuk memulihkan infrastruktur vital tersebut dalam waktu singkat.
“Semua kerusakan ini membutuhkan intervensi segera agar dapat kembali berfungsi seperti sedia kala. Anggaran daerah terbatas, karena itu kami memohon dukungan dari Bapak/Ibu anggota Komisi V DPR RI,” ujar Mahyeldi pada rapat yang berlangsung di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI BIM, Padang Pariaman, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, apabila penanganan tidak dilakukan secepatnya, maka dampaknya berpotensi merembet ke sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Mendekati momentum Idul Fitri, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok meningkat, dan kondisi infrastruktur yang rusak diyakini akan memengaruhi distribusi komoditas. Di sisi lain, banyak lahan pertanian dilaporkan mengalami kerusakan, sehingga mengancam produktivitas.
