Di lokasi yang sama, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk menangani perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.
"Jalan ini akan kita kembalikan seperti semula. Jika tidak bisa direcovery, kita ganti trase baru,” ujarnya. Dodi menambahkan bahwa tim teknis akan memetakan jalur menggunakan drone untuk menentukan opsi terbaik bagi rekonstruksi jangka panjang.
Dodi juga menegaskan bahwa apabila jalur darurat diperlukan segera, pemasangan jembatan bailey akan menjadi prioritas. Ia memastikan seluruh kebutuhan penanganan bencana di wilayah tersebut bakal ditanggung melalui APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden juga meminta agar setiap proses rekonstruksi berpegang pada prinsip Build Back Better serta memberikan perlindungan maksimal kepada warga terdampak, termasuk terkait penghapusan utang akibat bencana.
Anggota DPR RI Andre Rosiade yang turut mendampingi kunjungan tersebut mengapresiasi tanggapan cepat pemerintah pusat. “Terima kasih Pak Menteri sudah turun langsung. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo,” ungkapnya. Ia memperkirakan perbaikan permanen jembatan dan jalan utama di Malalak akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun dengan dukungan anggaran APBN.
Saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tengah mengebut proses pendataan kerusakan infrastruktur untuk mempercepat penyusunan rencana rekonstruksi dan pemulihan akses masyarakat di Malalak dan kawasan terdampak lainnya. Langkah cepat ini dinilai penting agar aktivitas warga, distribusi logistik, serta layanan publik dapat kembali berjalan normal dalam waktu secepat mungkin. (red)
