Sumbardaily.com, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta Pemerintah Pusat membatalkan rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Usulan ini disampaikan karena provinsi tersebut tengah menghadapi dampak berat bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah sejak beberapa bulan terakhir.
Menurut Mahyeldi, pemotongan anggaran di tengah upaya penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akan semakin membebani pemerintah daerah. Ia menegaskan, dukungan fiskal dari pusat menjadi faktor kunci agar pemulihan berjalan cepat dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Kerusakan Meluas, Pemulihan Butuh Anggaran Besar
Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat kerusakan yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi terjadi di banyak titik dan bersifat masif. Data terbaru merinci skala kerusakan sebagai berikut:
- 1.018 rumah rusak berat
- 1.787 rumah rusak sedang
- 317 unit rumah hilang tersapu material banjir
- 94 jembatan rusak
- Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga jalan nasional ikut terdampak
Kerusakan pada fasilitas umum dan pemukiman membuat sebagian besar warga masih memerlukan bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga pembukaan akses transportasi. Mahyeldi menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah daerah.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sambil membuka kembali akses ke wilayah terdampak agar bantuan bisa tersalurkan lebih cepat dan merata,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, Pemprov Sumbar juga menyiapkan langkah pemulihan jangka panjang. Pemerintah daerah akan mengarahkan prioritas anggaran pada perbaikan menyeluruh infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, serta penataan kawasan rawan bencana.
