Sumbardaily.com – PT Hutama Karya (Persero) memperluas kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penandatanganan kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Gedung dan Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penandatanganan kontrak tersebut berlangsung pada Kamis (4/12/2025), di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko IV, Tower 1 KIPP IKN, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, mulai dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Aswin Grandiarto Sukahar, Direktur Sarana Prasarana Dasar Cakra Nagara, Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi, EVP Divisi Gedung Nyoman Endi Mahendra, serta manajemen KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP dan Hutama Karya–Jaya Konstruksi. Kehadiran seluruh pihak tersebut menandai komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan pusat pemerintahan Indonesia di IKN.
Pembangunan Kawasan Yudikatif: Mengusung Identitas Lokal dengan Teknologi Modern
Gedung dan Kawasan Mahkamah Agung beserta Plaza Keadilan akan dikerjakan oleh KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di atas lahan seluas 79.179 meter persegi dengan total luas bangunan 55.752 meter persegi. Fasilitas ini dirancang sebagai pusat kegiatan peradilan nasional, mencakup ruang sidang, pusat layanan publik, serta konektivitas langsung dengan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik pemerintahan.
Bangunan ini mengadopsi karakter arsitektur modern yang dipadukan dengan identitas nusantara. Elemen Talawang khas Dayak menghiasi fasad sebagai simbol pelindung keadilan. Identitas lokal diperkuat lewat pemakaian material alami seperti batu alam, laminated wood, hingga rotan sintetis. Motif tenun nusantara disematkan pada bagian overstek untuk berfungsi sebagai peneduh matahari sekaligus memperkuat karakter lokal yang efisien energi.
Konsep panggung (pilotis) diterapkan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan menyediakan ruang terbuka di bawah bangunan. Selain itu, teknologi seperti Intelligent Sun Control System diterapkan untuk mendukung efisiensi energi dan kenyamanan pengguna.
Gedung MPR Ikon Baru Kawasan Legislatif IKN
Pembangunan Gedung dan Kawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi bagian penting lain dari proyek ini. Dikerjakan oleh KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP, kawasan seluas 74.196 meter persegi tersebut mencakup Gedung MPR, Museum, Masjid, serta beragam fasilitas pendukung. Kawasan ini akan terhubung dengan Plaza Demokrasi atau Serambi Musyawarah sebagai ruang publik yang menjadi pusat aktivitas legislatif.
Arsitektur Gedung MPR menekankan karakter institusional yang kuat dengan penerapan konsep pilotis—yang memberikan kesan bangunan megah dan responsif terhadap kondisi lahan. Aksen Wastra Nusantara ditampilkan pada area drop-off sebagai simbol penguatan identitas budaya.
