Arry menjelaskan bahwa sejak awal kejadian, seluruh unsur Pemerintah Provinsi Sumbar telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan darurat.
Upaya tersebut meliputi pembukaan akses jalan, distribusi bantuan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kita bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan, didukung OPD teknis, TNI dan Polri, serta pemerintah kabupaten/kota. Akses dibuka, bantuan bergerak, dan layanan dasar diupayakan tetap berjalan stabil,” katanya.
Tahap asesmen kerusakan juga menjadi prioritas pemerintah untuk menetapkan langkah pemulihan pascabencana. Data yang tengah dihimpun mencakup kerusakan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, hingga infrastruktur pendukung.
“Data kerusakan yang valid sangat penting bagi penghitungan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran,” ujar Arry.
Pemprov Sumbar memastikan bahwa asesmen lanjutan akan dipercepat segera setelah akses dan kondisi lapangan memungkinkan.
Sementara itu, BPBD Sumbar terus memperbarui data perkembangan bencana untuk memastikan langkah penanganan tetap responsif terhadap dinamika di lapangan. (red)
