Sumbardaily.com – PT Hutama Karya (Persero) memaparkan berbagai strategi, inovasi layanan, dan capaian implementasi keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta.
Pada forum yang berlangsung Kamis (20/11/2025) ini, Hutama Karya menegaskan kembali peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak penyediaan layanan informasi yang transparan di lingkungan perusahaan.
Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya sekaligus Dewan Pembina PPID, Muhammad Fauzan, menyampaikan paparan mengenai komitmen perusahaan sebagai Badan Publik BUMN dalam menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses dan akuntabel.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan informasi publik dilakukan secara terstruktur melalui PPID dan diperkuat pemanfaatan kanal digital perusahaan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi langkah penting agar budaya keterbukaan terintegrasi di semua lini.
Dalam paparannya, Fauzan juga menekankan pentingnya mempertahankan predikat informatif yang sebelumnya telah diraih Hutama Karya. Menurutnya, penerapan standar keterbukaan informasi publik berbasis praktik terbaik regional akan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus mendorong transparansi yang konsisten dan berkelanjutan.
Agenda Uji Publik Monev 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat ini merupakan tahap penting untuk mengukur kualitas layanan informasi seluruh Badan Publik, termasuk BUMN. Keikutsertaan Hutama Karya menunjukkan komitmen perusahaan dalam memastikan setiap informasi publik tersedia secara terbuka, sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Jalannya Uji Publik turut diperkaya oleh kehadiran panel penguji dengan latar belakang keahlian yang beragam. Komisi Informasi Pusat RI diwakili oleh Samrotunnajah Ismail.
