Sumbardaily.com, Padang – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa uang pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun hasil pemulihan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) memiliki potensi besar untuk digunakan bagi pembangunan masyarakat.
Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah serta membangun ratusan kampung nelayan modern di berbagai daerah.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejagung yang berhasil memulihkan dana dalam jumlah besar tersebut.
Dana untuk Pembangunan Kampung Nelayan
Presiden menjelaskan, pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui pengelolaan dana negara yang optimal, ia ingin memastikan hasil penegakan hukum dapat berdampak nyata bagi peningkatan taraf hidup rakyat.
“Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern, rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” lanjutnya.
Ia menilai, hasil pemulihan dana negara oleh Kejagung tidak sekadar menegakkan keadilan hukum, tetapi juga membuka peluang besar bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi di berbagai sektor.
