Sumbar Gaungkan Mitigasi Bencana Pariwisata, Bentuk Satgas hingga Kembangkan Edu-Tourism

Photo Author
Administrator, Sumbardaily.com
- Senin, 13 Oktober 2025 | 21:53 WIB
Jam Gadang Bukittinggi, salah satu ikon wisata Sumbar. (Foto: Anggun Indri/Sumbar Daily)
Jam Gadang Bukittinggi, salah satu ikon wisata Sumbar. (Foto: Anggun Indri/Sumbar Daily)


Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumbar berkomitmen memperkuat sistem mitigasi “bencana pariwisata” di daerah itu. Konsep mitigasi ini menyoroti risiko non-alam dalam sektor wisata, seperti pelayanan yang buruk, ketidaksesuaian fasilitas, dan interaksi tidak ramah terhadap wisatawan, yang dinilai dapat merusak citra destinasi.





Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu saat menerima audiensi pengurus DPD Asita Sumbar di Istana Gubernur, Senin (13/10/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan mutu layanan wisata, pembentukan satuan tugas khusus, hingga usulan pembukaan jalur udara internasional yang menghubungkan Padang dengan Kelantan, Malaysia.





Ketua DPD Asita Sumbar, Darmawi, menyebut istilah bencana pariwisata sebagai bentuk refleksi atas rendahnya mutu pelayanan wisata di sejumlah destinasi. Menurutnya, kegagalan dalam memberikan pengalaman positif kepada wisatawan dapat berdampak serius terhadap reputasi Sumbar sebagai tujuan wisata unggulan.





“Ini bukan bencana alam, tetapi bencana yang tidak terlihat. Wisatawan yang kecewa tidak akan kembali, dan yang lebih parah, mereka akan menyebarkan pengalaman negatif itu kepada orang lain,” ujar Darmawi.





Asita menilai, mitigasi terhadap bencana pariwisata perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan regulasi yang kuat agar pelaku usaha wisata mampu memberikan layanan profesional, aman, dan berkesan.





Langkah Pemerintah dan Pembentukan Satgas Pariwisata





Mahyeldi menyambut positif gagasan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Ia menilai, dibutuhkan regulasi dan sistem pengawasan terpadu untuk memastikan layanan wisata di Sumbar memenuhi standar mutu nasional maupun internasional.





“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas dan terarah, baik melalui peraturan daerah maupun aturan teknis lain yang mendukung profesionalitas pelaku wisata,” kata Mahyeldi.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X