Sumbardaily.com, Padang – Tantangan besar di sektor pendidikan tengah dihadapi Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Data terbaru mengungkapkan, hingga 11 September 2025 terdapat 7.178 anak di Kota Padang tercatat tidak bersekolah (ATS). Jumlah itu menandakan masih banyak anak usia sekolah di ibu kota Sumatera Barat (Sumbar) yang belum menikmati hak pendidikan sebagaimana mestinya.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemko Padang menegaskan komitmen serius untuk menurunkan angka anak putus sekolah hingga mencapai nol ATS. Target ambisius itu dicanangkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Jumat (12/9/2025).
“Pendidikan adalah hak dasar anak yang tidak boleh diabaikan. Kita menargetkan tidak boleh ada lagi anak usia sekolah yang tercecer dari sistem pendidikan. Upaya ini menjadi perhatian serius demi mewujudkan generasi emas Kota Padang,” tegas Maigus Nasir dalam Rakor tersebut.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, aparat di lapangan, sekolah, hingga masyarakat diharapkan ikut berperan aktif. Menurutnya, data yang akurat menjadi langkah awal untuk menemukan solusi konkret.
Maigus Nasir bahkan menginstruksikan aparat hingga tingkat RT untuk melakukan pendataan proaktif. “Dengan begitu, setiap anak yang putus sekolah bisa terjangkau dan segera mendapatkan solusi. Dengan kolaborasi semua pihak, target nol anak putus sekolah di Kota Padang insyaallah dapat terwujud,” ujarnya.
Data dan Faktor Penyebab
Nurfitri, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, menjelaskan detail kondisi ATS. Dari total 7.178 anak, baru sekitar 36 persen yang berhasil didata secara rinci, sementara 64 persen sisanya masih dalam proses verifikasi.Ia memaparkan ada tiga faktor utama yang menyebabkan anak di Padang putus sekolah.
Pertama, faktor lingkungan pergaulan yang negatif sehingga anak terpengaruh dan kehilangan motivasi belajar. Kedua, faktor internal sekolah, seperti masih ditemukannya oknum pendidik yang keliru dalam menangani masalah anak hingga memicu trauma dan keputusan untuk berhenti sekolah. Ketiga, faktor ekonomi keluarga.
