Sumbardaily.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri menindak tegas aksi penjarahan serta perusakan fasilitas umum yang marak terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers usai pertemuan dengan ketua umum partai politik dan pimpinan DPR di Jakarta, Minggu (31/8/2025). Ia menilai aksi massa yang berawal dari demonstrasi terkait tunjangan perumahan anggota DPR telah berkembang menjadi kerusuhan besar yang merugikan masyarakat luas.
“Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” kata Prabowo.
Sejak Jumat (29/8/2025), sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah memanas hingga memicu pembakaran gedung dan perusakan sarana publik. Situasi semakin memburuk setelah massa melakukan penjarahan di kediaman beberapa anggota DPR serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kerusuhan ini bermula dari kebijakan pemberian tunjangan perumahan DPR yang nilainya mencapai Rp 50 juta per anggota. Keputusan tersebut memicu gelombang penolakan publik dan aksi protes di berbagai kota, yang kemudian bergeser menjadi aksi anarkis.
Prabowo menegaskan, selain penegakan hukum, jalur dialog tetap harus dibuka agar keresahan masyarakat dapat tersalurkan secara damai. Ia meminta DPR, kementerian, dan lembaga pemerintah untuk mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, serta perwakilan publik lainnya untuk duduk bersama.
“Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa, untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi,” ujarnya.
