Sumbardaily.com, Jakarta – Satuan Tugas Pangan Polri berhasil mengungkap praktik curang perdagangan beras oplosan berskala nasional yang merugikan masyarakat hingga Rp99,35 triliun setiap tahunnya. Praktik ini melibatkan penjualan beras premium dan medium dalam kemasan bermerek yang tidak memenuhi standar mutu, berat, serta dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025). Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyatakan bahwa pengusutan kasus ini merupakan tindak lanjut atas hasil investigasi Kementerian Pertanian dan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tidak akan membiarkan praktik curang seperti ini terus merugikan masyarakat,” tegasnya didampingi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko.
Investigasi Ungkap Fakta Mencengangkan
Kasus ini bermula dari laporan resmi Kementerian Pertanian kepada Kapolri pada 26 Juni 2025. Dalam laporan tersebut, Kementan menyampaikan hasil uji mutu terhadap 268 sampel beras dari 212 merek yang beredar di 10 provinsi.
Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 88,24 persen beras medium tidak sesuai standar, lebih dari separuh beras dijual melebihi HET, banyak kemasan mencantumkan berat yang tidak sesuai dengan isi sebenarnya.
Satgas Pangan Polri segera menindaklanjuti laporan itu dengan serangkaian penyelidikan di pasar tradisional maupun ritel modern. Mereka mengambil sampel, melakukan uji laboratorium, serta mengumpulkan keterangan dari saksi dan para ahli.
Hasilnya, lima merek beras premium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, yaitu: Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, Setra Pulen, Sania, dan Jelita. Ketiga produsen utama yang terlibat juga berhasil diidentifikasi, yakni PT PIM produsen merek Sania, PT FS produsen Setra Ramos Merah, Biru, dan Pulen, Toko SY produsen merek Jelita.
