Sumbardaily.com, Papua – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap operasi tambang mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya dalam aspek konservasi lingkungan dan perlindungan ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi langsung ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025) untuk mengamati aktivitas PT Gag Nikel sekaligus menampung aspirasi masyarakat lokal. "Kedatangan saya ke lokasi ini bertujuan mengamati kondisi riil di lapangan dan mendengar suara masyarakat. Temuan ini akan diverifikasi serta dianalisis oleh tim inspektur tambang," ungkap Bahlil.
Saat ini, Raja Ampat menjadi lokasi operasi lima perusahaan tambang dengan izin resmi. Dua di antaranya memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, sementara tiga lainnya berizin dari Pemerintah Daerah melalui Bupati Raja Ampat.
Perusahaan Berizin Pemerintah Pusat
PT Gag Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII yang mengelola area seluas 13.136 hektar di Pulau Gag. Perusahaan ini telah memasuki fase Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 430.K/30/DJB/2017 dengan masa berlaku hingga 30 November 2047.
Dari segi perizinan lingkungan, PT Gag Nikel telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sejak 2014, kemudian diperbaharui melalui Adendum AMDAL pada 2022, dan Adendum AMDAL Tipe A yang dikeluarkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diperoleh pada 2015 dan 2018, serta Penataan Areal Kerja (PAK) diterbitkan pada 2020.
Hingga tahun 2025, total area bukaan tambang mencapai 187,87 hektar dengan 135,45 hektar telah menjalani proses reklamasi. PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
PT Anugerah Surya Pratama (ASP) memiliki IUP Operasi Produksi melalui SK Menteri ESDM Nomor 91201051135050013 yang diterbitkan 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Perusahaan ini mengoperasikan area seluas 1.173 hektar di Pulau Manuran dan telah memiliki dokumen AMDAL serta UKL-UPL sejak 2006 dari Bupati Raja Ampat.
