Inovasi Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan aset daerah terlihat dari rencana pemanfaatan fasilitas provinsi yang tidak terpakai sebagai lokasi dapur SPPG.
Mahyeldi juga mengungkapkan strategi pelibatan sekolah kejuruan tata boga dan pesantren sebagai mitra pendukung program. "Inisiatif ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kami," tegasnya.
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, mengapresiasi kesiapan Sumbar sebagai provinsi pertama yang menerima paparan teknis detail terkait implementasi MBG.
Ia menekankan peran krusial Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
"SPPI akan berperan aktif memastikan kelancaran program ini. Sementara itu, pemerintah daerah dapat memfokuskan perhatian pada stabilitas ketersediaan dan harga bahan baku. Aspek pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BGN, sehingga tidak akan terjadi overlapping anggaran," jelas Nyoto.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memberikan perhatian khusus pada pentingnya sinergitas antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai tantangan potensial.
"Koordinasi yang solid antara semua pemangku kepentingan, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah, menjadi kunci keberhasilan program ini," ujarnya.
Dukungan legislatif datang dari Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.
