Meski mendukung penuh, Mahyeldi mengingatkan pentingnya pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan proyek, terutama terkait pembebasan lahan tanah ulayat yang kerap menjadi isu sensitif di Sumbar.
"Pendekatan yang keliru, seperti pengukuran lahan tanpa melibatkan masyarakat, dapat memicu konflik. Transparansi investor mengenai latar belakang dan tujuan proyek sangat krusial," tegasnya.
Vice President Pengembangan Bisnis PT PLN Indonesia Power, Hendry Asdayoka Putra, menguraikan tiga tahapan utama proyek PLTS Terapung.
"Tahap pertama adalah perencanaan selama satu tahun, dilanjutkan tahap konstruksi sekitar dua tahun, dan tahap operasional yang akan berlangsung selama lima tahun ke depan," jelasnya.
Proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Indo ACWA Tenaga Singkarak (IATS) ini mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Hendry merinci berbagai program pemberdayaan yang akan diimplementasikan. Dalam bidang pendidikan, perusahaan menyediakan beasiswa untuk melanjutkan studi di universitas Arab Saudi, bantuan pendidikan untuk siswa sekolah, serta dukungan fasilitas pendidikan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.
Untuk infrastruktur sosial, IATS berkomitmen membantu renovasi tempat ibadah, khususnya surau-surau yang membutuhkan perbaikan. Inisiatif ini mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap fasilitas keagamaan masyarakat setempat.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama melalui pemberian bantuan peralatan bagi nelayan di sekitar proyek. "Kami memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan optimal seiring dengan pembangunan PLTS," tegas Hendry.
