Sumbardaily.com, Padang – Kontroversi seputar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen kembali mencuat setelah Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Braditi Moulevey, mengungkapkan fakta terkait asal-usul kebijakan tersebut.
Ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah jenuh dengan narasi yang dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kebijakan perpajakan ini.
"Masyarakat Indonesia sudah merasa muak dan bosan dengan drama yang dimainkan PDIP mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen," ungkap Braditi Moulevey melalui pernyataan tertulis baru-baru ini.
Braditi Moulevey menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejatinya merupakan inisiatif dari partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Ia ini mengkritisi sikap PDIP yang dinilai tidak konsisten.
"PDIP terkesan melakukan politik lempar batu sembunyi tangan dan berupaya membangun citra seolah-olah membela kepentingan rakyat," jelasnya.
Braditi Moulevey juga mengingatkan bahwa PDIP telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan PPN selama satu dekade terakhir.
"Selama 10 tahun ke belakang, PDIP terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kenaikan PPN 12 persen. Tidak perlu menyalahkan pemerintahan saat ini karena inisiasi kebijakan tersebut berasal dari mereka sendiri," tegasnya.
