"Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran Pilkada 2024, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dana hibah lebih dari Rp760 miliar.
"Selain pendanaan, kami juga menyelenggarakan program pendidikan politik yang telah menjangkau 14.000 peserta sepanjang 2023 dan ditargetkan mencapai 3.500 peserta di tahun 2024," papar Audy.
Koordinasi intensif antar lembaga menjadi kunci kesuksesan Pilkada 2024. Audy menggarisbawahi peran vital institusi penyelenggara dan pengawas pemilu.
"KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri, dan Kesbangpol sebagai leading sector harus memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya," tegasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh elemen penting penyelenggaraan Pilkada, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, Komisioner KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, jajaran TNI/Polri, DKPP, serta berbagai lembaga dan instansi terkait lainnya.
Melalui pertemuan koordinasi ini, Pemprov Sumbar berharap dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Fokus utama diarahkan pada upaya preventif di daerah-daerah yang masuk kategori rawan, sambil tetap memastikan hak pilih setiap warga dapat tersalurkan dengan baik.
