"Atas nama Pemprov Sumbar, kami menerima permintaan maaf dari Saudara Ribut dan Sanggar Darak Badarak. Ke depan, harus saling mengingatkan. Seniman juga berhak mengingatkan siapa pun yang memberi pekerjaan, agar tidak menyentuh ranah-ranah sensitif," tambahnya.
Lebih lanjut, Audy mengingatkan bahwa karir seniman seharusnya berjangka panjang dan tidak terbatas pada momen politik tertentu.
"Terlebih, seniman itu karirnya mesti panjang. Jangan sampai kejadian seperti ini justru merugikan seniman ke depannya," ujarnya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Plt Gubernur Sumbar ini dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, termasuk Kepala Kesbangpol Sumbar, Erinaldi; Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim; dan Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar, Hendri Fauzan.
Kehadiran pejabat-pejabat ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sumbar dalam menangani isu ini dan upaya untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan komunitas seni.
Insiden ini menjadi pengingat penting bagi para seniman di Sumbar dan seluruh Indonesia tentang peran mereka dalam masyarakat, terutama di masa-masa sensitif seperti tahun politik.
Seniman dituntut untuk dapat menyeimbangkan ekspresi artistik mereka dengan tanggung jawab sosial, serta menjaga netralitas dan profesionalisme dalam berkarya.
Pemprov Sumbar, melalui sikap Plt Gubernur Audy Joinaldy menunjukkan komitmennya untuk mendukung perkembangan seni dan budaya di wilayahnya, sambil tetap menjaga iklim politik yang kondusif.
