Sumbardaily.com, Padang - Pengembangan sektor bisnis di Sumatera Barat (Sumbar) ke depan harus semakin menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi pekerja dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat mengukuhkan Gugus Tugas Daerah dan Bisnis HAM Provinsi Sumbar (GTD-BHAM) Periode 2023-2025 di Auditorium Istana Gubernur, Kamis (15/2/2024).
"Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan bermasyarakat harus terus ditingkatkan. Kita harus menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat," katanya.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 180/751 Tahun 2023 sejumlah kepala OPD Provinsi, dan Kanwil Kemenkumham Sumbar, serta mitra kerja nonpemerintahan ditetapkan sebagai bagian dari GTD-BHAM Sumbar.
Mahyeldi menyebut, bisnis dan HAM memiliki keterkaitan yang sangat dekat, dan pelaksanaan pemenuhan HAM di dunia bisnis juga menjadi bagian dari bagaimana tuntutan dunia internasional, di mana Indonesia ikut menjadi bagian di dalamnya.
Oleh karena itu, GTD-BHAM Provinsi dibentuk sebagai pelaksanaan atas amanat Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
"Tugas utama gugus tugas ini ialah merencanakan, mengoordinasikan, menyelaraskan, serta memantau pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Sumbar di sektor bisnis. Sebab, sektor bisnis sangat penting dalam keberlanjutan sebuah negara, namun pelaksanaan pemenuhan HAM juga wajib dilakukan," ujarnya.
