Capaian kinerja serapan anggaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yaitu Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di bawah 90 persen.
Hal tersebut terungkap saat rapat evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang dilaksanakan baru baru ini di Gedung DPRD Sumbar.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin dalam kesempatan tersebut mengatakan, fokus dalam rapat evaluasi itu adalah mengetahui capaian kinerja OPD mitra komisi yang tidak mencapai target, dalam hal ini terdapat dua OPD yaitu DKP dan Disnakeswan.
“Untuk Disnakeswan hanya 82 persen sementara DKP 89 persen, selebihnya di atas 90,” kata Mochklasin.
Mochklasin mengatakan rendahnya serapan anggaran Disnakeswan dikarenakan adanya pembatalan kegiatan yang berkaitan dengan pembagian hewan, salah satunya ayam.
Untuk itu dibatalkan karena prosesnya bermasalah. Jika terus dilaksanakan akan berisiko besar, faktor besar itu bisa terjadi dikarenakan rekanan.
“Dari informasinya yang memenangkan kegiatan berada di Solo, namun mereka hanya bisa menyediakan bibit, bahkan sebagian bibit yang dibeli juga di Sumbar. Karena banyak yang tidak sesuai seluruh kegiatan terkait ayam dibatalkan semuanya,” ujar Mochklasin.
