Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan lambatnya proses pengerjaan tol Padang-Pekanbaru merupakan tanggung jawab Gubernur Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program dari presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan,” kata Supardi.
Menurut Supardi, persoalan pembebasan lahan yang masih belum bebas itu tanggung jawab gubernur. Sementara bupati dan wali kota hanya sebagai eksekutor saja.
“Penugasan untuk pembebasan lahan itu dilakukan gubernur tanpa meminta persetujuan kepada DPRD. Kita DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil gubernur,” ujar Supardi.
Supardi menegaskan DPRD Sumbar tentu mendorong agar proyek ini berjalan sesuai perencanaan karena jalan tol ini vital dalam membangun perekonomian Sumbar.
Sumbar akan semakin ketinggalan jika pengerjaan tol ini tidak juga rampung karena akses jalan yang lancar akan memutar roda perekonomian.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Sumbar nomor enam dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dan ini mengindikasikan daerah ini semakin tertinggal.
