Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran sentral dalam menjembatani ini. PPID wajib melakukan uji konsekuensi, yaitu proses penilaian terhadap dampak negatif yang mungkin timbul jika suatu informasi dibuka. Dalam kasus data bantuan sosial, misalnya, PPID dapat membuka informasi agregat, wilayah penerima, atau nama tanpa data sensitif lainnya. Pendekatan ini memungkinkan publik mengawasi program pemerintah, tanpa melanggar privasi penerima.
Sinergi kelembagaan juga sangat penting. Komisi Informasi berperan menangani sengketa keterbukaan informasi. Sementara itu, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Data Pribadi—yang akan berkembang menjadi Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP)—memantau kepatuhan terhadap UU PDP. Ke depan, koordinasi antara lembaga ini sangat diperlukan agar kasus-kasus yang menyentuh keterbukaan dan privasi bisa ditangani secara adil dan proporsional.
Tidak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat dan aparatur. Banyak pejabat publik yang belum memahami secara mendalam batasan keterbukaan informasi. Di sisi lain, pemohon informasi sering kali tidak menyadari bahwa ada informasi yang memang tidak boleh dibuka. Karena itu, peningkatan literasi informasi menjadi kebutuhan mendesak, baik bagi badan publik maupun masyarakat umum.
Dalam konteks global, berbagai negara menghadapi tantangan serupa. Inggris dengan Freedom of Information Act dan Data Protection Act, India dengan Right to Information Act dan Data Protection Bill, telah lebih dahulu mengembangkan sistem hukum yang mengintegrasikan keterbukaan dan perlindungan data. Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Di era digital, tantangan semakin kompleks. Big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) memproduksi dan mengolah data dalam skala masif. Dalam konteks smart city misalnya, data individu dikumpulkan untuk meningkatkan layanan. Tanpa regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang disiplin, potensi penyalahgunaan data akan semakin besar.
Kedua undang-undang ini sama-sama penting. Keterbukaan informasi memperkuat pengawasan dan partisipasi publik. Sementara perlindungan data pribadi menjamin rasa aman bagi warga dalam menggunakan layanan digital. Keduanya harus berjalan beriringan, bukan saling menegasikan.
Hak atas informasi (right to know) dan hak atas privasi (right to privacy) merupakan dua hak konstitusional yang sama penting. Menyikapi titik temu dan potensi benturan di antara keduanya membutuhkan pendekatan berbasis prinsip, proporsionalitas, dan kontekstualisasi. Regulasi yang adaptif, kelembagaan yang kuat, dan peningkatan kapasitas SDM adalah prasyarat menuju tata kelola informasi nasional yang transparan sekaligus melindungi hak-hak individu.
Keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan data adalah fondasi penting bagi demokrasi digital yang sehat. Indonesia harus memastikan bahwa dalam membuka pintu transparansi, kita tidak melupakan kunci privasi yang menjamin hak setiap individu. (*)
