Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumbar. Mereka terdiri atas Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Asisten I, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Biro Umum, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut turut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pentingnya koordinasi antara institusi pemerintahan dan kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Gubernur Sumbar beserta jajaran. Ia menegaskan Polda Sumbar berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam memelihara kamtibmas dan mendukung pembangunan di Sumatera Barat.
Jawari menekankan, pelaksanaan tugas kepolisian dan pemerintah daerah harus berjalan secara terpadu dengan menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama. Baginya, upaya menjaga keamanan tidak cukup hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga harus memastikan warga terlindungi dari berbagai ancaman.
“Integrasi tugas kita dalam menjaga kamtibmas, ujungnya adalah menjaga keselamatan rakyat. Kita ingin tidak ada kejahatan dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama lintas institusi dalam menciptakan kondisi daerah yang aman. Selain mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban, koordinasi juga dibutuhkan untuk mendukung keselamatan masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana alam.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar diharapkan semakin solid dalam menghadapi tantangan daerah. Penguatan koordinasi antara kedua institusi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keamanan, meningkatkan perlindungan terhadap warga, serta mendukung kelancaran pembangunan.
Kolaborasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Sumatera Barat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dengan tetap mengutamakan keamanan serta kesejahteraan warga. (*)