Ia menilai candaan yang tidak mempertimbangkan kondisi korban berpotensi mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi masyarakat. Dalam situasi darurat, kepala daerah semestinya mengarahkan komunikasi pada upaya penanganan bencana dan harapan agar kondisi segera membaik.
"Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam," katanya.
Irawan berharap polemik yang muncul akibat pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut menjadi bahan evaluasi bagi para kepala daerah di Indonesia. Menurut dia, etika komunikasi publik perlu dijaga, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Sebelumnya, potongan video Agustiar Sabran ketika membahas penanganan karhutla beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman itu, Agustiar menyampaikan bahwa hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia.
Namun, dalam penjelasannya, ia juga menyelipkan plesetan peribahasa "bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi". Seloroh tersebut kemudian menjadi sorotan karena dinilai tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan pejabat di tengah situasi krisis dinilai memiliki arti penting karena dapat mencerminkan sikap dan kepedulian pemimpin terhadap kondisi warganya. Ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, pilihan kata dan cara menyampaikan pesan menjadi bagian dari komunikasi pemerintah yang perlu diperhatikan.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat komunikasi publik juga menilai pernyataan yang disampaikan dalam keadaan darurat dapat menjadi gambaran mengenai kepedulian seorang kepala daerah terhadap penderitaan masyarakat.
Di Kalimantan Tengah, dampak karhutla turut menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, kebakaran dan asap juga membayangi aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak.