Sumbardaily.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menekankan pentingnya empati terhadap masyarakat yang terdampak, terutama ketika bencana menimbulkan gangguan kesehatan, tekanan sosial, dan kerugian ekonomi.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul viralnya seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat membahas penanganan karhutla. Pernyataan itu menuai sorotan di media sosial karena dinilai kurang menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi dampak kebakaran dan kepungan asap.
Dikutip dari DPR RI, Jumat (16/10/2026), Irawan menilai komunikasi pejabat dalam situasi bencana seharusnya mempertimbangkan perasaan dan kondisi warga yang terdampak secara langsung. Menurut dia, karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran, melainkan juga masalah yang memengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai sisi.
"Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla," ujarnya, dikutip dari media massa, Rabu (14/10/2026).
Irawan menjelaskan, dampak karhutla dapat dirasakan dalam kehidupan sosial, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, pejabat publik, terutama kepala daerah, perlu mempertimbangkan situasi psikologis warga sebelum menyampaikan pernyataan di ruang publik.
Menurut politikus Fraksi Partai Golkar tersebut, masyarakat yang menghadapi bencana membutuhkan dukungan dan kepastian bahwa pemerintah berupaya menangani persoalan yang terjadi. Komunikasi pemimpin daerah juga diharapkan mampu memberikan ketenangan serta menumbuhkan keyakinan bahwa penanganan kebakaran terus dilakukan.