Selain karakter ombaknya, bentang alam dan hutan yang mengelilingi kawasan pesisir turut menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Potensi tersebut dinilai perlu dikelola melalui kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan pengembangan pariwisata.
Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat menghubungkan hasil penelitian dengan penyusunan regulasi dan penerapan pengelolaan wisata di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kapasitas lingkungan, keselamatan pengunjung, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dukung Konservasi Laut dan Target 30x45
Melalui riset kolaboratif ini, tim peneliti diharapkan dapat menyusun rekomendasi pengelolaan wisata selancar yang adaptif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hasil penelitian juga diharapkan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat Mentawai, pelestarian ekosistem laut, serta peningkatan daya saing pariwisata bahari Indonesia di tingkat global.
Inisiatif tersebut sejalan dengan agenda konservasi laut nasional yang menargetkan perlindungan 30 persen wilayah laut pada 2045 atau dikenal sebagai target 30x45. Pengelolaan wisata selancar yang memperhatikan daya dukung lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan kawasan laut dan upaya pelestariannya.
Kolaborasi ini juga mencerminkan semangat kampus berdampak, yakni keterlibatan perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Selain itu, kerja sama Universitas Bung Hatta, BRIN, IPB University, pemerintah daerah, dan dunia usaha mendukung tiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Ketiganya meliputi SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 14 tentang Ekosistem Lautan, serta SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Dengan dukungan riset dan kebijakan yang tepat, pengembangan wisata selancar di Kepulauan Mentawai diharapkan mampu menjaga reputasi ombak Macaronis di mata dunia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan laut. (*)