Dalam pelaksanaannya, penyelesaian rekomendasi menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti perlu memiliki bukti pendukung yang memadai agar hasilnya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan.
Rahmadani menegaskan keberhasilan SI-PATUH tidak cukup diukur berdasarkan jumlah temuan yang masuk ke dalam sistem atau komitmen yang disampaikan perangkat daerah. Hasil nyata penyelesaian rekomendasi, mutu bukti tindak lanjut, serta pemulihan keuangan daerah yang dapat diverifikasi juga menjadi ukuran penting.
“Keberhasilan SI-PATUH tidak hanya diukur dari jumlah temuan yang tercatat atau komitmen yang disampaikan, tetapi dari rekomendasi yang benar-benar diselesaikan, kualitas bukti tindak lanjut, serta pemulihan keuangan daerah yang dapat diverifikasi. Harapan kami, sistem ini menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan yang semakin tertib, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” tutur Rahmadani.
Pengembangan SI-PATUH Dilakukan Bertahap
Dari sisi keberlanjutan, pengusulan SI-PATUH sebagai Inovasi Daerah telah memperoleh persetujuan. Sementara itu, rancangan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan inovasi tersebut masih dalam proses bersama Bagian Hukum.
Tahapan selanjutnya mencakup penyelarasan prosedur, pemutakhiran data, serta pengawalan hasil konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pengembangan sistem dan memastikan mekanisme pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Perluasan penerapan SI-PATUH tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan petugas, kebutuhan operasional, dan dukungan anggaran. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi penggunaan sistem dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah.
Dalam pengembangannya, Inspektorat juga menempatkan hasil penyelesaian rekomendasi sebagai ukuran yang perlu dipantau. Pengukuran keberhasilan SI-PATUH akan mencakup tingkat penyelesaian rekomendasi, kualitas bukti tindak lanjut, waktu penyelesaian, serta pemulihan keuangan daerah yang telah terverifikasi.