berita

APBD Bukittinggi 2027 Defisit Rp337,85 Miliar, Ini Rincian Pendapatan dan Belanjanya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21:14 WIB
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersama dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) lainnya kepada DPRD Kota Bukittinggi, Senin (12/10/2026). (Foto: Pemko Bukittinggi)


Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan belanja daerah sebesar Rp906,25 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.





Angka tersebut tercantum dalam rancangan APBD yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersama dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) lainnya kepada DPRD Kota Bukittinggi, Senin (12/10/2026).





Ketiga Ranperda itu diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung di Gedung DPRD. Selain rancangan APBD 2027, pemerintah kota mengajukan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana serta Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang.





Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi mengatakan penyusunan rancangan APBD 2027 merupakan tindak lanjut kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi pada 29 September 2026.





Sementara itu, Ranperda Penanggulangan Bencana dibutuhkan sebagai landasan hukum untuk menghadapi potensi bencana di Bukittinggi. Adapun Ranperda mengenai Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang disiapkan untuk menyesuaikan ketentuan dengan regulasi terbaru.





“Ketiga rancangan peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta penguatan peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang dalam mendukung perekonomian daerah,” jelas Syaiful.





Pendapatan Daerah Bukittinggi Rp568,40 Miliar





Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menjelaskan penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


Halaman:

Tags

Terkini