Sumbardaily.com - Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias meminta proses pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Bukittinggi dipercepat. Pendataan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan dengan melibatkan aparatur hingga unsur masyarakat di tingkat kelurahan.
Hal itu disampaikan Ramlan saat memimpin Rapat Evaluasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Tahun 2026 di Aula Balai Kota Bukittinggi, Rabu (30/9/2026). Rapat tersebut diikuti asisten, staf ahli, seluruh kepala SKPD, camat, serta lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Ramlan mengatakan percepatan pendataan diperlukan untuk memastikan masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan sosial dapat terdata dengan baik. Karena itu, proses pendataan tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan unsur masyarakat.
Camat dan lurah diminta turun langsung bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), RT, dan RW untuk membantu warga dalam proses pendataan. Pendampingan juga dinilai diperlukan bagi masyarakat yang belum memiliki atau belum memahami sarana digital.
"Camat dan lurah diminta bersama RT, RW, dan PSM membantu masyarakat dalam proses pendataan. Bagi masyarakat yang belum memiliki atau memahami sarana digital, perlu diberikan pendampingan agar seluruh data dapat terakomodasi. Dalam waktu satu bulan ini, pendataan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target. Jika warga terkendala, kita aktifkan agen agen yang ada, didampingi PSM setiap kelurahan," ujarnya.
Menurut Ramlan, keterlibatan perangkat daerah juga dibutuhkan untuk memperlancar proses tersebut. Perangkat daerah didorong ikut memberikan pemahaman sekaligus pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pendataan.
Ia menegaskan Perlinsos Digital merupakan program nasional sehingga pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan bersama. Pendataan yang dilakukan di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan optimal sehingga masyarakat yang menjadi sasaran dapat terakomodasi dalam data.