“Dalam hasil penilaian SKP, Orang yang dinilai harusnya bisa memahami bahwa penilaian yang diberikan oleh atasannya itu sebenarnya mengandung harapan. Tidak hanya menilai sesuai kenyataan, tapi ada harapan di dalamnya,” katanya.
Arry juga memberikan penegasan mengenai proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar. Ia menyebut penempatan ASN tidak ditentukan oleh permintaan pribadi aparatur ataupun usulan dari pihak luar.
Menurutnya, kapasitas dan kinerja menjadi dasar dalam menentukan siapa yang dinilai layak menduduki suatu jabatan.
Arry bahkan memastikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi tidak pernah memperkenankan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan permintaan ASN maupun pihak luar.
“Kalau ada yang mengatakan, ‘Pak, saya ingin ditempatkan di situ,’ Pak Gubernur sampai hari ini tidak pernah memperkenankan atau menyetujui permintaan tersebut. Saya pastikan itu," tegas Arry.
Pesan tersebut menjadi penekanan penting bagi para pejabat yang baru mendapatkan amanah. Arry mengingatkan agar jabatan tidak membuat seorang ASN merasa dirinya merupakan orang yang paling hebat atau paling dibutuhkan dalam sebuah organisasi.
Menurutnya, keberhasilan menjalankan tugas tidak mungkin hanya bergantung pada pejabat yang memegang jabatan tersebut. Kinerja pemerintahan membutuhkan kerja bersama dan dukungan dari berbagai unsur organisasi.
“Amanah ini tidak akan pernah sukses jika hanya dikerjakan oleh si pemegang amanah itu sendiri tanpa dukungan rekan kerja, atasan serta bawahan. Oleh karena itu, menjaga soliditas internal itu penting,” katanya.