"Kontrak berjalan atau selesai, kita evaluasi. Saya ingin menanyakan sampai di mana dan apa kendala yang harus diperbaiki," tambahnya.
Menurut Khairunas, pengendalian kegiatan pemerintah membutuhkan koordinasi antarpihak. Setiap unsur yang terlibat dalam pekerjaan tidak boleh menjalankan tugas secara sendiri-sendiri.
Koordinasi diperlukan agar seluruh pihak dapat bekerja sebagai satu tim. Dengan cara tersebut, proses pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama dan perkembangan pekerjaan bisa terus dipantau sesuai rencana.
Selain memastikan pekerjaan berjalan, Khairunas menekankan aspek kualitas. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kegiatan tidak hanya diukur berdasarkan terealisasi atau tidaknya pekerjaan.
“Realisasinya terlaksana, jangan sampai tidak dijalankan dengan baik. Kualitasnya tidak baik,” katanya.
Karena itu, pengawasan terhadap kegiatan pemerintah juga perlu memperhatikan hasil akhir pekerjaan. Pelaksanaan yang selesai secara administratif dinilai belum cukup apabila kualitas pekerjaan tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan.
Khairunas turut meminta agar pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab OPD teknis. Camat di masing-masing wilayah juga diharapkan mengetahui kegiatan pemerintah yang berlangsung di daerahnya.
Keterlibatan camat diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dapat ikut diketahui dan diawasi di tingkat wilayah. Dengan demikian, perkembangan pekerjaan maupun persoalan yang muncul dapat lebih cepat diketahui.