“Ini sesuatu yang luar biasa. Kami di DPP IKM justru ingin menjadi fasilitator dan jembatan bagi kepentingan IKMS dan seluruh perantau Minang di Bali. Tidak ada maksud mengambil alih apa pun yang telah mereka miliki, karena semuanya sudah berjalan baik selama ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengajak IKMS untuk bergabung dalam wadah besar bernama IKM. Namun, mekanisme pemilihan dan struktur organisasi tetap sepenuhnya diserahkan kepada IKMS.
Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen IKM untuk selalu hadir dalam situasi sulit yang dialami perantau.
“Kami ingin menunjukkan bahwa di mana pun ada orang Minang, IKM siap hadir. Banjir di Bali bukan hanya menjadi cobaan bagi warga Bali, tetapi juga bagi perantau Minang yang ikut merasakannya. Karena itu, IKM datang bukan sekadar membawa bantuan materi, tapi juga membawa pesan kebersamaan,” ujar Andre yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sebelumnya, banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Bali akibat hujan deras yang mengguyur sejak pertengahan September 2025.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat, banjir terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan beberapa titik di Denpasar.
Ratusan rumah terdampak, puluhan keluarga harus mengungsi, serta infrastruktur jalan dan jembatan mengalami kerusakan.
Meski kondisi berangsur membaik, banyak warga, termasuk perantau Minang masih membutuhkan dukungan berupa pangan, kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi.