Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperluas cakupan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga ke 104 kelurahan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah daerah menekan laju inflasi yang dipicu terutama oleh kenaikan harga beras.
Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (11/9/2025). Pertemuan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Pimpinan Bulog Sumatera Barat (Sumbar) Darma Wijaya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Andi, serta Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Riska Febrina.
Data Inflasi Terkini
Dalam paparannya, Riska Febrina menyampaikan kondisi inflasi terbaru di Kota Padang. Menurut dia, inflasi bulanan atau month to month Agustus 2025 terhadap Juli 2025 berada di angka 0,35 persen. Adapun inflasi year to date, yakni perbandingan Agustus 2025 dengan Desember 2024, tercatat naik 2,32 persen.
Sementara inflasi tahunan atau year on year mencapai 2,53 persen jika dibandingkan dengan periode Agustus 2024. “Kenaikan ini utamanya dipengaruhi harga beras, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, serta emas perhiasan,” jelas Riska.
Untuk inflasi tahunan, kata dia, faktor penyumbangnya lebih beragam, mencakup emas perhiasan, bawang merah, mobil, kontrakan rumah, hingga tarif air PDAM.
Tantangan Harga Pangan
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Andi, menekankan bahwa tiga komoditas pangan masih mencatatkan kenaikan signifikan hingga saat ini. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menekan gejolak harga.
“Dari sisi Bank Indonesia, kami ikut membantu dengan menanggung ongkos angkut Bulog dalam mendistribusikan barang. Diharapkan, biaya logistik bisa berkurang sehingga harga pangan di pasar lebih terjangkau masyarakat,” ungkap Andi.