"Pendekatan keempat yang kami terapkan adalah penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen komunitas. Sinergi ini essential untuk mewujudkan Kota Padang yang bebas dari tawuran dan balap liar," jelas Dwi.
Polda Sumbar juga membuka jalur komunikasi langsung dengan masyarakat melalui layanan Pengaduan Kepolisian. Masyarakat didorong untuk berperan aktif melaporkan setiap indikasi akan terjadinya tawuran atau balap liar di lingkungan mereka.
Inisiatif kepolisian ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat Kota Padang. Tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas pemuda menyatakan dukungannya untuk berkolaborasi dengan Polda Sumbar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.
"Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama kami. Melalui kolaborasi aktif antara kepolisian dan masyarakat, kita dapat mencegah dan menghentikan aksi-aksi yang merugikan ini," ujarnya.
Dengan implementasi program yang sistematis dan dukungan masyarakat yang solid, Polda Sumbar optimistis dapat menekan signifikan angka kejadian tawuran dan balap liar.
Program ini diharapkan tidak hanya memberantas aksi-aksi ilegal tersebut, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan bersama di Kota Padang. (red)