“Selain itu kami juga meminta untuk memeriksa kontraktor dan pihak terkait dari pembangunan tersebut, termasuk Kepala Daerah yang bertanggung jawab maupun Sekda,” ungkapnya.
Bukan itu saja, pihaknya juga mendesak dan meminta KPK maupun Kejagung RI memeriksa BPK RI Perwakilan Sumut dan mengkaji kembali laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
“Kami menilai masih ada dugaan praktik korupsi di beberapa pekerjaan lainnya di Dinas PUTR Nias. Bukan itu saja kami juga meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh pekerjaan dinas yang bersumber dari dana APBD 2022,” terangnya.
Sebelumnya LKMH-SU juga telah melaporkan kasus tersebut ke Kejati Sumatera Utara, pada 18 September 2023. Menurut informasi, kasus ini dalam pengembangan penyidik dan aparat penegak hukum. (*/red)