Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah berupaya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pelaku usaha agar dapat memperbesar skala bisnis dan meningkatkan kapasitas usahanya.
"Orang Sumatera Barat sudah pandai berdagang. Tugas pemerintah menyiapkan fasilitas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas," kata Helvi.
Kementerian UMKM juga memperluas akses pembiayaan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Dukungan permodalan tersebut ditargetkan dapat terealisasi secara optimal dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan 10 persen usaha mikro dapat naik kelas. Upaya tersebut akan didukung suntikan modal, pendampingan intensif, kemudahan perizinan, serta perluasan akses pasar.
Selain pembiayaan, pemerintah mendorong pembangunan ekosistem industri melalui kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah daerah. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, termasuk kelapa di Kabupaten Padang Pariaman.
Helvi juga mendorong penyelenggaraan festival UMKM di Bukittinggi sebagai sarana promosi produk unggulan daerah. Melalui kegiatan tersebut, perputaran ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya terpusat di Kota Padang, tetapi juga berkembang di daerah lain di Sumatera Barat.
KUR Sumbar hampir Rp8 triliun pada 2025
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai penguatan UMKM menjadi langkah strategis untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Peran sektor ini dinilai penting, terutama setelah masyarakat menghadapi bencana alam dan tekanan ekonomi global.
Komitmen pemerintah provinsi tercermin dari penerbitan lebih dari 3.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sepanjang 2025. Legalitas usaha tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat fondasi bisnis pelaku UMKM.
