Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat.
Mahyeldi menyampaikan bahwa ketersediaan BBM tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan kendaraan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Dony juga menilai ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat.
Karena itu, distribusi BBM dinilai harus berjalan dengan baik agar tidak memunculkan persoalan yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
Bagi Pemprov Sumbar, persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut ketersediaan solar. Pemerintah daerah juga menyoroti keterbatasan akses terhadap informasi mengenai distribusi BBM dari Pertamina.
Mahyeldi mengungkapkan, hingga kini Pemprov Sumbar belum memperoleh akses terhadap data distribusi BBM dari Pertamina.
Padahal, informasi tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM di wilayah Sumbar.
Data distribusi tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam penyaluran BBM.
