Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut kembali menjadi perhatian dalam kegiatan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan monitoring tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi pada daerah percontohan. Selain menilai implementasi yang telah berjalan, kegiatan itu juga ditujukan untuk memperkuat sinergi antara KPK RI dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kehadiran tim monitoring KPK menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai langkah pencegahan korupsi yang telah diterapkan selama ini.
Menurut Zulmaeta, predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh dari KPK RI pada 9 Desember 2024 bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
"Pemko Payakumbuh bertekad memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar, gratifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh," kata Zulmaeta.
Ia menegaskan, penguatan integritas harus diterapkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
