Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong masyarakat yang menjadi sasaran survei untuk segera berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026.
Ajakan tersebut tetap disampaikan meskipun jumlah responden di Kota Padang telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Langkah ini dilakukan agar hasil survei mampu merepresentasikan seluruh unsur masyarakat secara lebih lengkap dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, pemerintah menilai partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam menghadirkan data berbasis bukti atau Evidence-Based Data (EBD).
Data tersebut nantinya digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang semakin tepat sasaran sekaligus memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah mengatakan, Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, survei tersebut mengukur empat indikator utama yang menjadi gambaran tingkat harmoni suatu daerah.
