Ia menjelaskan, konsep pengembangan kawasan Sawahlunto-Sijunjung-Dharmasraya dirancang sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai sektor pendukung. Pengembangannya meliputi penguatan sektor industri dan peningkatan nilai tambah produk daerah, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan sistem logistik, pemanfaatan energi hijau, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Menurut Vasko, tujuan utama dari pengembangan kawasan tersebut bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Peningkatan akses diharapkan mampu mendorong masuknya investasi, memperluas peluang usaha masyarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkelanjutan.
"Kalau akses semakin baik, investasi akan lebih mudah masuk. Ketika investasi tumbuh, usaha masyarakat ikut berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Itu yang sedang kita siapkan bersama," ungkap Vasko.
Ia menegaskan, keberhasilan pengusulan kawasan SSD sebagai PSN membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah yang terlibat. Karena itu, komitmen bersama antar kepala daerah menjadi salah satu syarat penting untuk menunjukkan kesiapan seluruh pihak dalam memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan Pemerintah Pusat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan surat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait sebagai bentuk keseriusan bersama dalam menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan pengusulan.
"Alhamdulillah, hari ini kita telah menandatangani surat kesepakatan komitmen antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk berjalan bersama dalam menyiapkan seluruh persyaratan hingga usulan ini dapat disetujui Pemerintah Pusat," tegas Vasko.
Dalam kesepakatan tersebut, seluruh kepala daerah menyatakan dukungan terhadap berbagai tahapan pengusulan. Dukungan itu mencakup penyediaan data, informasi, kajian teknis, dan dokumen pendukung, percepatan penyelesaian tata ruang, perizinan, serta administrasi sesuai kewenangan masing-masing daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen mendukung penyediaan lahan, memperkuat koordinasi lintas daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta mendukung Gubernur Sumbar dalam proses harmonisasi kebijakan, fasilitasi, advokasi, hingga penyampaian usulan kepada Pemerintah Pusat.
