6.615 Anak tak Sekolah di Padang, Pemko Kejar Nol Persen Dalam Empat Tahun

Photo Author
Administrator, Sumbardaily.com
- Kamis, 16 April 2026 | 16:33 WIB
Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Margaguna di Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9/2025). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Margaguna di Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9/2025). (Foto: BPMI Setpres)


Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan penurunan drastis angka Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga mencapai nol persen dalam empat tahun ke depan. Target ambisius ini menjadi perhatian serius, mengingat masih ribuan anak di kota tersebut belum mengakses pendidikan.





Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir menegaskan, penanganan Anak Tidak Sekolah di Padang tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar setiap anak benar-benar terdata dan mendapatkan akses pendidikan yang layak.





Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan serta Penanganan ATS se-Kota Padang di Exhibition Hall Lantai I Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (16/4/2026) siang.





Dihimpun dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah Anak Tidak Sekolah di Padang tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.





“Penurunan ini harus terus kami dorong secara bertahap. Targetnya jelas, dalam empat tahun ke depan Kota Padang mampu mencapai nol persen ATS. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, maupun institusi pendidikan,” katanya.





Maigus menilai, salah satu tantangan utama dalam penanganan ATS adalah akurasi data. Karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan alamat anak, alur pelaporan yang sistematis, serta sinkronisasi data yang dilakukan secara berkelanjutan.





Menurutnya, tanpa data yang valid dan terintegrasi, upaya intervensi akan sulit tepat sasaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diperkuat, termasuk melibatkan BKKBN dan instansi terkait lainnya.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X