Ia juga menyampaikan optimisme bahwa capaian opini WTP dapat kembali diraih pada tahun ini. Jika target tersebut tercapai, maka Pemko Padang akan mengukir prestasi dengan meraih opini WTP ke-13 dan ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.
“Semoga capaian ini dapat kami pertahankan. Jika terwujud, ini akan menjadi raihan WTP ke-13 dan ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014,” katanya.
Di sisi lain, BPK Perwakilan Sumbar memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh enam pemerintah daerah di wilayah tersebut, termasuk Pemko Padang.
Hal ini dinilai sebagai cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional.
“Ketepatan waktu ini menunjukkan komitmen yang baik. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan yang telah disampaikan,” kata Roni Altur.
Ia menjelaskan bahwa penyerahan LKPD unaudited merupakan tahapan awal sebelum proses audit mendalam dilakukan.
Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan masing-masing daerah.
Opini tersebut memiliki peran penting karena menjadi tolak ukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
