Bencana tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada musim hujan, material vulkanik Gunung Marapi yang terbawa air hujan menyebabkan banjir lahar dingin yang menerjang pemukiman warga.
"Kemudian pada bulan Mei, hujan deras memicu banjir lahar dingin yang mengakibatkan 67 orang meninggal dunia dan lebih dari empat ribu warga mengungsi," tambahnya.
Merespons kejadian tersebut, pemerintah langsung mengambil tindakan konkret dengan merelokasi warga yang tinggal dalam radius berbahaya.
"Sebagian warga sudah direlokasi, baik di Kabupaten Tanah Datar maupun Agam, prosesnya sudah selesai. Kita juga memastikan kembali bahwa masyarakat yang sebelumnya tinggal di kawasan risiko bencana dengan jarak 7 hingga 8 kilometer dari puncak Gunung Marapi tidak lagi bermukim di lokasi tersebut," jelas Suharyanto.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, BNPB telah memasang sensor dan sistem peringatan dini berupa sirine di beberapa titik strategis.
"Perangkat ini ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Kami meminta pemerintah daerah untuk turut mengawasinya. Sistem ini sangat bermanfaat karena ketika hujan deras berpotensi menimbulkan banjir lahar dingin, sirine akan otomatis berbunyi sebagai peringatan," pungkas Kepala BNPB.
Tidak berhenti sampai di situ, BNPB juga melakukan sejumlah langkah strategis lainnya, seperti pembuatan peta kawasan risiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, penyediaan bantuan peralatan dan pembangunan sarana prasarana, pemasangan rambu dan papan informasi bencana, serta berbagai program penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
"Melalui berbagai upaya komprehensif tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayah Sumbar, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana," pungkasnya. (red)
