Sumbardaily.com – Inspektorat Kabupaten Dharmasraya mengembangkan Sistem Penegakan Akuntabilitas dan Eksekusi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SI-PATUH) untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi pemeriksaan. Inovasi ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah memantau perkembangan tindak lanjut, memperjelas tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD), dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan laporan pelaksanaan per 28 September 2026, dashboard SI-PATUH mencatat sebanyak 343 temuan. Dari jumlah tersebut, 51 temuan dinyatakan selesai, sedangkan 292 lainnya masih belum tuntas. Sistem itu juga menampilkan 28 OPD aktif dalam pemantauan.
Data tersebut menjadi salah satu gambaran awal mengenai pekerjaan tindak lanjut hasil pengawasan yang masih perlu diselesaikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Namun, pencatatan dalam dashboard baru mencakup data sejak Agustus 2026 sehingga belum menggambarkan keseluruhan temuan yang ada sepanjang waktu.
Pengembangan SI-PATUH digagas oleh Inspektur Kabupaten Dharmasraya, Rahmadani, sebagai proyek perubahan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Inovasi tersebut disiapkan untuk menjawab sejumlah persoalan dalam proses tindak lanjut pengawasan, mulai dari penyelesaian rekomendasi yang lambat, data yang masih tersebar, hingga tingkat kepatuhan perangkat daerah yang belum konsisten.
Melalui sistem ini, Inspektorat berupaya membangun mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur. Dengan begitu, perkembangan setiap rekomendasi dapat diketahui, penanggung jawabnya dapat diperjelas, dan langkah penyelesaian bisa diarahkan berdasarkan kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah.
Rahmadani mengatakan pengembangan SI-PATUH juga sejalan dengan komitmen Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut mencakup peningkatan akuntabilitas keuangan daerah serta penguatan kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan.
“SI-PATUH kami kembangkan untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara terukur, jelas penanggung jawabnya, dan didukung bukti penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bagian dari upaya mendukung komitmen Ibu Bupati Annisa Suci Ramadhani dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan menertibkan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Rahmadani di Pulau Punjung, Selasa (13/10/2026).