Sumbardaily.com - Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Pasaman Barat memasuki tahapan penting. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kini memprioritaskan penyelesaian status lahan agar pembangunan sekolah tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan ditargetkan mulai digunakan pada Juni 2027.
Persoalan lahan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan SNT yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Kamis (8/10/2026). Pemerintah kabupaten bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membahas kesiapan pembangunan, terutama terkait aspek legalitas lahan dan operasional pendidikan.
Rakor tersebut dipimpin Bupati Pasaman Barat Yulianto. Pertemuan dihadiri Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, unsur Forkopimda, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat Khairullah, Tim Jamintel Kejaksaan RI, Kepala BPN Pasaman Barat, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, kabag, kabid, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Yulianto mengatakan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dibutuhkan agar seluruh proses pembangunan SNT dapat berjalan sesuai aturan. Salah satu proses yang tengah dilakukan Pemkab Pasaman Barat adalah pemindahan status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Pendampingan dari pemerintah pusat maupun provinsi sangat kita butuhkan agar pelaksanaan sesuai ketentuan dan tidak menemui kendala, baik dari sisi administrasi maupun ketersediaan lahan. Saat ini kita sedang dalam proses pemindahan status lahan. Insyaallah, November akan dilakukan lelang dan pada Juni 2027 sudah siap digunakan,” kata Yulianto.
Target tersebut membuat penyelesaian status lahan menjadi bagian penting sebelum pembangunan memasuki tahapan berikutnya. Pemkab Pasaman Barat ingin memastikan aspek administrasi dan legalitas lahan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan SNT.
Yulianto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap usulan pembangunan SNT di Pasaman Barat. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mengawal setiap tahapan pembangunan agar terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan.